Forex Halal Haram Mui

Pembahasan kali ini mencakup tentang apakah forex halal atau haram, Apakah forex sama dengan juris, dan taschenaimana hukum forex dalam Islam. Forex adalah salah satu bisnis yang dapat dilakukan secara online kaufen. Karena bisnis ini berfisat fleksibel, artinya, dapat, dilakukan, kapanpun, dan, dimanapun, tidak, heran, apabila, semakin, banyak, orang, tertarik, untuk, menggeluti, bisnis, perdagangan, valas, ini, Namun, disisi lain Handel Forex menimbulkan polemik baru. Hingga saat ini masih banyak perdebatan apakah forex es ist halal ataukah haram. Mungkin unda saat ini Wortspiel juga sedang mencari tahu kebenaran tentang halal atau haram nya Forex dari kedua perbedaan pendapat tersebut. Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Trading Forex Tra Sehingga setelah undeinem membaca artikel ini undeinem Akan mendapatkan gambaran jelas Dari berbagai sumber dan undeinem dapat menyimpulkan sendiri nantinya. Apacha Forex sama dengan judi Tidak sedikit orang beranggapan bahwa Forex sama dengan judi. Hal ini mungkin dikarenakan orang orang tersebut berpandangan bahwa dalam bisnis forex bisa mengakibatkan kerugian besar dalam waktu singkat. Selain itu, orang orang awam dalam dunia Devisen Devisen Währungsrechner Devisen Währungsrechner Devisen Währungsrechner Devisen Währungsrechner Devisen Währungsrechner Devisen Währungsrechner Devisen Währungsrechner Rohstoffe Devisen Währungsrechner Rohstoffe Währungskurse. Benarkah Forex sama dengan judi TIDAK. Forex bukanlah judi, akan tetapi Forex murni perdagangan, yaitu perdagangan mata Uang. Berikut ini sagea uraikan faktor faktor pembeda Judi dengan Forex. Judi bersifat untung untungan, sedangkan Forex tidak. Karena dalam Handel Forex dapat Dilakukan analisa, yaitu analisa secara teknikal dan grundlegende. Judi bersifat merugikan lawan, sedangkan dalam Forex bersifat win win Lösung, bersifat saling menguntungkan. Dalam judi tidak ada Produk yang diperdagangkan, sedangkan Forex produknya jelas, yaitu mata uang yang diperjual belikan. Hasil Dari Judi tidak bisa di prediksikan, sedangkan dalam Forex terdapat Money Management Yang jelas, sehingga batas kerugian dan keuntungan dapat di kontrol dengan baik. Judi bersifat tidak Pasti, sedangkan dalam Forex bisa dipastikan 100 apabila harga sudah terlalu tinggi maka harga Akan turun, begitu juga sebaliknya Ketika harga sudah terlalu murah. Judi dilarang keras aus Negara, sedangkan forex diperbolehkan oleh Negara. Dengan melihat schenam alasan diatas, saya yakin und ein sudah dapat menyimpulkan apakah forex itu sama dengan judi atau tidak. Hukum Halal Haram Handel Forex Menurut Islam Perspektif Islam dalam menentukan perihal halal dan haram sangatlah luas. Tidak hanya dalam dunia handeln, akan tetapi dalam halbpapun harus sangat jelas perkaranya. Sesuatu pada dasarnya halal akan menjadi haram apabila dilakukan dengan cara tidak benar atu tidak sesuai dengan syariat Islam. Berdagang itu diperbolehkan dalam Der Islam, akan tetapi berdagang minuman keras haram hukumnya. Itulah Yang-Krankheit dengan perspektif. Tergantung dari sudut mana kita memandang halal haramnya. Dalam sebuah buku berjudul MASAIL FIQHIYAH, ditulis oleh seorang ahli fikih bernama Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi, menyatakan bahwa berdagang valas diperbolehkan dalam hukum Islam. Perdagangan Forex ata mata uang als ada karena kebutuhan pasar globalen yang secara tidak langsung mencakup sema Negara. Untuk memenuhi kebutuhan Negara yang beraneka ragam itulah peran mata uang menjadi faktor yang paling utama. Berikut ini adalah sumber yang dapat digunakan sebaiai acuan dalam polemik Forex saat ini tengah ramai diperbincangkan Jangan kamu membeli ikan dalam Luft, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hanbal dan Al Baihaqi Dari Ibnu Masud) Dalam aturan jual beli, penjual Harus memberitahukan dan menerangkan kepada pembeli Secara rinci keadaan barang Yang dijual. Brieffreundschaft harje menjelaskan ciri dan sifat sifatnya. Dalam Forex, produk yang diperjualbelikan Wortspiel sangat jelas, baik sifat dan nilainya. Sehingga, setiap kali melakukan transaksinya, Forex harus dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba Forex adalah murni jual beli dan tidak termasuk Riba. Forex adalah memperdagangkan mata uang, Berbeda sekali apabila kita meminjamkan und kepada seseorang dengan mengharapkan kembalischen lebih. Dan sangat jelas bahwasannya perdagangan memang diperbolehkan. Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara Kedua Belah pihak) (HR. Albaihaqi dan Ibn Madscha, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Dalam forex tidak akan terjadi transaksi apabila Penjual Dan Pembeli tidak Melakukan Kesepakatan (kerelaan). Jadi dalam prakteknya, tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan yang bersifat saling merugikan. Fatwa MUI Zentang Halal dan Haram Nya Trading Forex - Majelis Ulama Indonesien (MUI), Selaku Panutan Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Berdasarkan Syariah Islam Pun Mengeluarkan Fatwa Tentang Halal Dan Haram Nya Trading Forex. MUI menyatakan bahwa handelnde forex dengan transaksi SPOT diperbolehkan. Adapun jenis transaksi yang tidak diperbolehkan yaitu transaksi Swap, Option, dan vorwärts. Transaksi Spot dikategorikanischen halal karena penyelesaischen transaksinya diselesaikan pada saat itu juga. Adapun penyelesaian Balsamieren lambat adalah 2 hari. Berikut ini adalah jeneis Jenis perdagangan valas Beschreibung Transaksi SPOT. Adalah transaksi jual beli Valas yang münchen münchen. Apabila ada keterlambatan, harus tidak boleh lebih Dschi Jangka Waktu Dua Hari. Transaksi SWAP. Adalah suatu kontrak jual beli valas dengan harga vorort yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga vorwärts. Transaksi VORWÄRTS. Adalah transaksi jual beli Valas yang ditetapkan pada saat sekarang als diberlakukan pada saat akan datang. Tempo watunya nya antara 224 jam sampai dengan satu tahun. Transaksi-Option. Adalah kontrak untuk memperoleh hak beli dan hak jual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah einheit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Jika kita tarik garis besarnya, Transaksi forex boleh dilakukan asanisch dengan menggunakan transaksi berjenis vor Ort. Dalam aktifitas apapun sudah diatur hukumnya, apakah dilarang atau diperbolehkan. Untuk Perkara Forex apakah halal atau haram itu sema tergantung Dari Bagaimana Dan Kara Tipe Transaksi Dilakukan. Semoga pubahasan ini dapat Mitgliedschaft gambaran jelas kepada unda mengenai Apakah Forex itu halal atau haram. Jadi sehingga undeinem Akan dapat Menarik kesimpulan sendiri. Hukum Forex Trading Menurut MUI Halal atau Haram Hukum Forex Trading Menurut MUI Halal atau Haram Mengingat banyaknya Yang mempertanyakan apa hukum den Handel mit Devisen menurutIslam (Meski sudah banyak dikupas) maka berikut ini Saya artikel Dari Gainscope tentang Fatwa veröffentlichen MUI TENTANG HANDEL FOREX. Di luar sana berkembang juga pendapat yang bersebarangan dengan fatwa MUI ini di mana mereka tetap berpendirian pada bahwa handeln forex adalah HARAM dengan hujjahargumen yang mereka pegangi. Kandidaten für Ana. Selamat-Membran. Fatwa MUI Zentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Pertanyaan Yang Pasti Ditanyakan Oleh Setiap Trader di Indonesien: 1. Apakah Trading Forex Haram 2. Apakah Trading Forex Halal 3. Apakah Trading Forex diperbolehkan dalam Agama-Islam 4. Apakah SWAP itu Mari kita Bahas dengan artikel yang pertama: Forex Dalam Hukum Der Islam Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex (Perdaganganische Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing Timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhankomoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu uang Yang Masing-Masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama Verschiedenes sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga Timbul PERBANDINGAN nilai MATA uang antar negara. Perbandingan nilai mata uang Antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai Volumen permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan und penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul. --- gt In den Einkaufswagen legen Penay menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual mempunyai wewenang Penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat Menjadi OBJEK transaksi jual-beli yaitu: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri Atang kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditanganny jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham esu diperbolehkan dalam agama. Jangan kamu membeli ikan dalam Luft, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan. (Hadis Ahmad bin Hambal und Al Baihaqi Dari Ibnu Masud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau Membrane jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli hasil tanam Yang masih terpendam, seperti ketela, Kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena Akan mengalami kesulitan atau kerugian jika Harus mengeluarkan semua hasil tanaman Yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: 8220Kesulitan itu menarik kemudahan.8221 Demikianische juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, lpg, dan sebagainya, asalkam diberi etikett yang menerangkan isinya. Vide Sabiq, op. Cit. Hal 135. Kandidat der Kaidah Hukum Islam der Katholischen Kirche, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 Hal. 55. JUAL BELI VALUTA ALSING DAN SAHAM Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabia antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara mutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam düne perdagangan erkrankung devisa. Misalnya eksportir Indonesien akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesien memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan demikian akan timbul penawaran dan perminataan von bursa valuta asing. Setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs u ang a a a a.......................... 12.000. Namún kurs uang athen perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta Asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing (AWJ Tupanno et al Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982 hal 76-77..) Fatwa MUI tentang PERDAGANGAN Valas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28DSN-MUIIII2002 Zehntel Jual Beli Mata Uang (Al-Schal) a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (al-scharf), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. B. Bahwa dalam urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. C. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan Fatwa tentang al-Schal untuk dijadikan pedoman. 1. Fräulein Allah, QS. Al-Baqarah2: 275:. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. 2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi Dan Ibnu Majah Dari Abu Said al-Khudri: Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (Hrsg. Albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 3. Hadis Nabi Riwayat Moslem, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Dan Ibn Majah, dengan teks Muslimische Dari Ubadah bin Schamit, Nabi sah bersabda: (Juallah) emas dengan emas, (Denga sarara harus) sama dan sejenis serta secara tunai (denga syarat harus). Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan Secara Tunai .. 4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibn Madscha, dan Ahmad, Dari Umar bin Khattab, sah Nabi bersabda: (Jual-beli) emas dengan perak adalah Riba kecuali (dilakukan) secara tunai. 5. Hadis Nabi riwayat Muslim Dari Abu Said al-Khudri, Nabi sah bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali Sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian Yang gelegen janganlah menjual perak dengan perak kecuali Sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagaian Atas sebagian yang lan dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. 6. Hadis Nabi riwayat Moslem Dari Bara bin Azib und Zaid bin Arqam. Rasulullah sah, dass es sich um eine Frau handelte. 7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf: Perjanjian dapat dilakukan di antara kriechen muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atmen menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 8. Ijma. Ulama sepakat (ijma) bahwa akad al-scharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu 1. Surat dari pimpinah Einheit Usaha Syariah Bank BNI-Nr. UUS2878 2. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002. Dewan Syariah Nasional Menetapkan. FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF). Pertama. Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua. Jenis-jenis transaksi Valuta Asing 1. Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian als penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (über dem Ladentisch) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bis zum dihindari dan merupakan transaksi internasional. 2. Transaksi VORWÄRTS, yaitu transaksi pembelian als penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 Marmelade sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwaadah) dan penyerahannyi dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang krankheit, kecuali dilakukan dalam bentuk vorwärtsvereinbarung untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil Hajah) 3. Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelischen atau penjualan valas dengan harga vorort yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga vorwärts. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 4. Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah einheit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). Ketiga Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di. Jakarta Tanggal. 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIEN Tulisan lain yang menguatkan adalah sebagaimana ditulis von Dr. Mohammed Obaidullah von bawah ini tentang ISLAMISCHER FOREX-HANDEL. 1. Die grundlegenden Börsenverträge Es besteht ein allgemeiner Konsens unter islamischen Juristen, dass Währungen verschiedener Länder an einem Ort, der sich von der Einheit unterscheidet, ausgetauscht werden können, da die Währungen verschiedener Länder unterschiedliche Einheiten mit unterschiedlichen Werten oder eigenem Wert sind , Und Kaufkraft. Es scheint auch ein allgemeines Einverständnis der Mehrheit der Gelehrten zu geben, daß der Wechselkurs auf der Basis von Terminen nicht zulässig ist, dh wenn sich die Rechte und Pflichten beider Parteien auf einen zukünftigen Zeitpunkt beziehen. Es besteht jedoch ein beträchtlicher Meinungsunterschied unter den Juristen, wenn die Rechte einer der Parteien, die mit der Verpflichtung der Gegenpartei identisch sind, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Zu erläutern, betrachten wir das Beispiel von zwei Individuen A und B, die zu zwei verschiedenen Ländern, Indien und US jeweils gehören. A beabsichtigt, indische Rupien zu verkaufen und US-Dollar zu kaufen. Das Umgekehrte gilt für B. Der auf den vereinbarten Rupie-Dollar-Umrechnungskurs ist 1:20 und die Transaktion bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von 50. Die erste Situation ist, dass A eine Spotzahlung von Rs1000 an B macht und die Zahlung von 50 aus B akzeptiert Die Transaktion wird von beiden Seiten punktuell abgewickelt. Solche Geschäfte sind gültig und islamisch zulässig. Es gibt keine zwei Meinungen über das gleiche. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Abwicklung der Transaktion von beiden Seiten auf ein zukünftiges Datum, z. B. nach sechs Monaten, verzögert wird. Dies impliziert, dass sowohl A als auch B eine Zahlung von Rs1000 oder 50, je nach Fall, nach sechs Monaten annehmen und akzeptieren werden. Die vorherrschende Ansicht ist, dass ein solcher Vertrag islamisch nicht zulässig ist. Eine Minderheit betrachtet dies als zulässig. Das dritte Szenario ist, dass die Transaktion teilweise nur von einem Ende abgerechnet wird. Zum Beispiel macht A eine Zahlung von Rs1000 jetzt an B anstatt eines Versprechens von B zu zahlen 50, um ihn nach sechs Monaten. Alternativ akzeptiert A jetzt 50 von B und verspricht, Rs1000 an ihn nach sechs Monaten zu zahlen. Es gibt diametral entgegengesetzte Ansichten über die Zulässigkeit solcher Verträge, die Bai-Salam in Währungen darstellen. Der Zweck dieser Arbeit ist es, eine umfassende Analyse der verschiedenen Argumente und der Zulässigkeit dieser Basisverträge mit Währungen vorzulegen. Die erste Form des Kontrahierens, die den Austausch von Gegenwerten an Ort und Stelle einschließt, ist jenseits aller Kontroversen. Zulässigkeit oder anderweitig der zweite Vertragsgegenstand, bei dem die Lieferung eines der Gegenwerte auf einen zukünftigen Zeitpunkt verzögert wird, wird im Rahmen des Riba-Verbots allgemein diskutiert. Dementsprechend diskutieren wir diesen Vertrag in Abschnitt 2, der sich mit der Frage des Verbots von Riba befasst. Die Zulässigkeit der dritten Form des Vertrages, in dem die Lieferung der beiden Gegenwerte verzögert wird, wird im Rahmen der Verringerung von Risiken und Unsicherheiten oder gharar, die an solchen Verträgen beteiligt sind, im Allgemeinen erörtert. Dies ist daher das zentrale Thema von Abschnitt 3, der sich mit der Frage von Gharar beschäftigt. Abschnitt 4 versucht eine ganzheitliche Betrachtung der Scharia sowie die ökonomische Bedeutung der Grundformen des Vertragsverhältnisses auf dem Devisenmarkt. 2. Die Herausgabe von Riba-Prohibition Die Abweichung von Ansichten1 über die Zulässigkeit oder sonstige Wechselkursverhältnisse in Währungen ist vor allem auf die Frage des Riba-Verbots zurückzuführen. Die Notwendigkeit, Riba in allen Formen von Austauschverträgen zu beseitigen, ist von größter Wichtigkeit. Riba ist in seinem Scharia-Kontext generell definiert als ein unrechtmäßiger Gewinn, der aus der quantitativen Ungleichung der Gegenwerte bei jeder Transaktion abgeleitet wird, die den Austausch von zwei oder mehr Arten (anwa) bewirkt, die zu derselben Gattung gehören Die gleiche effiziente Ursache (illa). Riba wird im Allgemeinen in Riba al-fadl (Exzess) und Riba-Al-Nasia (Stundung) klassifiziert, die einen unzulässigen Vorteil durch Über - oder Stundung bezeichnen. Das Verbot des ersteren wird durch eine Bestimmung erreicht, daß der Wechselkurs zwischen den Objekten einheitlich ist und kein Gewinn für jede Partei zulässig ist. Die letztgenannte Art von Riba ist verboten, indem sie eine aufgeschobene Vereinbarung verweigert und sicherstellt, dass die Transaktion von beiden Parteien an Ort und Stelle beglichen wird. Eine andere Form der Riba heißt Riba al-jahiliyya oder vor-islamischen Riba, die Oberflächen, wenn der Kreditgeber fragt den Kreditnehmer am Fälligkeitstag, wenn die letztere würde die Schuld begleichen oder erhöhen die gleiche. Zunahme ist begleitet von Zinsen auf den ursprünglich geliehenen Betrag. Das Verbot der Riba im Währungsaustausch, die verschiedenen Ländern angehören, erfordert ein Analogieverfahren (qiyas). Und in einer solchen Übung mit Analogie (qiyas) spielt eine effiziente Ursache (illa) eine äußerst wichtige Rolle. Es ist eine gemeinsame effiziente Ursache (illa), die das Objekt der Analogie mit seinem Subjekt verbindet, bei der Ausübung analoger Argumentation. Die geeignete effiziente Ursache (illa) im Falle von Austauschverträgen wurde von den großen Schulen von Fiqh unterschiedlich definiert. Dieser Unterschied spiegelt sich in der analogen Begründung für Papierwährungen verschiedener Länder wider. Eine Frage von beträchtlicher Bedeutung für den Prozeß der analogen Betrachtung bezieht sich auf den Vergleich zwischen den Papierwährungen mit Gold und Silber. In den frühen Tagen des Islam vollbrachten Gold und Silber alle Funktionen des Geldes (Thaman). Währungen wurden aus Gold und Silber mit einem bekannten intrinsischen Wert (Quantum von Gold oder Silber in ihnen enthalten) gemacht. Solche Währungen werden als thaman haqiqi oder naqdain in der Fiqh-Literatur beschrieben. Diese waren allgemein akzeptabel als Haupttauschmittel, das für einen großen Teil der Transaktionen verantwortlich war. Viele andere Güter, wie verschiedene minderwertige Metalle dienten auch als Austauschmittel, aber mit begrenzter Akzeptanz. Diese werden als fals in Fiqh Literatur beschrieben. Diese werden auch als thaman istalahi bekannt, weil ihre Akzeptabilität nicht aus ihrem intrinsischen Wert resultiert, sondern aufgrund des Status, den die Gesellschaft in einem bestimmten Zeitraum gewährt. Die obigen beiden Währungsformen wurden von früh islamischen Juristen unter dem Gesichtspunkt der Zulässigkeit von Verträgen, die sie betreffen, sehr unterschiedlich behandelt. Die Frage, die gelöst werden muss, ist, ob die derzeitigen Papierwährungen unter die ehemalige Kategorie fallen oder diese. Eine Ansicht ist, dass diese mit thaman haqiqi oder Gold und Silber gleichwertig behandelt werden sollten, da diese als das hauptsächliche Tauschmittel und Recheneinheit wie dieses dienen. Folglich sollten in analoger Weise alle für thaman haqiqi geltenden schariabezogenen Normen und Verordnungen auch auf Papierwährung anwendbar sein. Der Austausch von thaman haqiqi ist als bai-sarf bekannt, weshalb die Transaktionen in Papierwährungen durch die für bai-sarf relevanten Scharia-Regeln geregelt werden sollten. Die gegenteilige Ansicht behauptet, dass Papierwährungen in einer Weise ähnlich Fals oder Thaman Istalahi behandelt werden sollten, weil ihr Nennwert sich von ihrem eigentlichen Wert unterscheidet. Ihre Akzeptanz beruht auf ihrer rechtlichen Stellung im Inland oder der weltwirtschaftlichen Bedeutung (zB im Fall von US-Dollar). 2.1. Eine Synthese alternativer Ansichten 2.1.1. Analoges Argumentieren (Qiyas) für Riba Prohibition Das Verbot der Riba basiert auf der Tradition, die der heilige Prophet (Friede sei mit ihm) sagte, Gold für Gold, Silber für Silber, Weizen für Weizen, Gerste für Gerste, Datum für Datum, Salz für Salz, in gleichen Mengen auf der Stelle und wenn die Waren unterschiedlich sind, verkaufen, wie es zu Ihnen passt, aber auf der Stelle. So gilt das Verbot der Riba vor allem für die beiden Edelmetalle (Gold und Silber) und vier weitere Rohstoffe (Weizen, Gerste, Datteln und Salz). Sie gilt auch durch Analogie (qiyas) für alle Arten, die durch dieselbe effiziente Ursache (illa) beherrscht werden oder zu einer der Gattungen der sechs in der Tradition zitierten Gegenstände gehören. Jedoch gibt es keine allgemeine Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Schulen von Fiqh und sogar Gelehrten, die zur gleichen Schule auf der Definition und der Identifikation der leistungsfähigen Ursache (illa) von Riba gehören. Für die Hanafis hat die effiziente Ursache (illa) der Riba zwei Dimensionen: Die ausgetauschten Gegenstände gehören zu derselben Gattung (jins), die über Gewicht (Wazan) oder Meßbarkeit (Kiliyya) verfügen. Wenn in einer gegebenen Vermittlungsstelle beide Elemente der effizienten Ursache (illa) vorhanden sind, dh die ausgetauschten Gegenwerte der gleichen Gattung (jins) angehören und alle abwägbar oder alle messbar sind, dann ist kein Gewinn zulässig (der Wechselkurs muss Gleich 1) und der Austausch muss vor Ort erfolgen. Im Falle von Gold und Silber, sind die beiden Elemente der effizienten Ursache (illa): Einheit der Gattung (jins) und die Gewichtbarkeit. Dies ist auch die Hanbali-Ansicht nach einer Version3. (Eine andere Version ähnelt der Ansicht von Shafii und Maliki, wie weiter unten besprochen wird.) Wenn also Gold gegen Gold ausgetauscht oder Silber gegen Silber ausgetauscht wird, sind nur Kassageschäfte ohne Gewinn möglich. Es ist auch möglich, dass in einem gegebenen Austausch eines der beiden Elemente der effizienten Ursache (illa) vorhanden ist und das andere nicht vorhanden ist. Wenn zum Beispiel die ausgetauschten Artikel alle wiegen oder meßbar sind, aber zu einer anderen Gattung gehören oder wenn die ausgetauschten Gegenstände zu derselben Gattung gehören (jins), aber weder gewichtet noch meßbar ist, so wird mit Gain (mit einer Rate, Einheit) ist zulässig, aber der Austausch muss vor Ort erfolgen. Wenn also Gold gegen Silber ausgetauscht wird, kann die Rate von der Einheit verschieden sein, aber es ist keine aufgeschobene Abrechnung zulässig. Wenn keines der beiden Elemente der effizienten Ursache (illa) der Riba in einer bestimmten Vermittlungsstelle vorhanden ist, gilt keine der Unterlassungsverfügungen für das Ribverbot. Der Umtausch kann mit oder ohne Gewinn erfolgen, und zwar sowohl auf der Basis als auch auf der Basis von Fremdwährungen. In Anbetracht des Falles der Börse, an der Papierwährungen aus verschiedenen Ländern beteiligt sind, würde das Ribverbot eine Suche nach einer effizienten Ursache (illa) erfordern. Währungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, sind klar voneinander getrennte Einheiten, die gesetzliches Zahlungsmittel innerhalb bestimmter geografischer Grenzen mit unterschiedlichem Wert oder Kaufkraft sind. Daher behauptet eine große Mehrheit der Gelehrten vielleicht zu Recht, daß es keine Einheit der Gattung (jins) gibt. Darüber hinaus sind diese weder wägbar noch messbar. Dies führt zu einer direkten Schlussfolgerung, dass keines der beiden Elemente der effizienten Ursache (illa) der Riba in einem solchen Austausch existiert. Die Börse kann also frei von jeglichen Verfügungen über den Wechselkurs und die Art der Abwicklung erfolgen. Die Logik, die dieser Position zugrunde liegt, ist nicht schwer zu verstehen. Der innere Wert von Papierwährungen, die verschiedenen Ländern angehören, unterscheiden sich, da diese unterschiedliche Kaufkraft haben. Zusätzlich kann der innere Wert oder Wert von Papierwährungen nicht identifiziert oder beurteilt werden, anders als Gold und Silber, die gewogen werden können. Daher kann weder die Anwesenheit von riba al-fadl (durch Überschuss) noch riba al-nasia (durch Deferment) festgestellt werden. Die Shafii Schule von Fiqh betrachtet die effiziente Ursache (illa) im Falle von Gold und Silber zu ihrem Eigentum von Währung (thamaniyya) oder dem Tauschmittel, Rechnungseinheit und Wertschatz. Dies ist auch die Maliki-Ansicht. Nach einer Version dieser Ansicht, auch wenn Papier oder Leder zum Tauschmedium gemacht wird und den Status der Währung erhält, gelten dann alle Regelungen für Naqdain oder Gold und Silber. So ist nach dieser Fassung der Austausch, der Währungen verschiedener Länder mit einer von der Einheit verschiedenen Rate umfaßt, zulässig, muß aber vor Ort abgewickelt werden. Eine andere Version der obigen zwei Denkschulen ist, dass die oben zitierte effiziente Ursache (illa) der Währung (thamaniyya) für Gold und Silber spezifisch ist und nicht verallgemeinert werden kann. Das heißt, jedes andere Objekt, wenn es als Austauschmedium verwendet wird, kann nicht in seine Kategorie aufgenommen werden. Daher sind nach dieser Version die Scharia-Einsprüche für das Ribverbot nicht auf Papierwährungen anwendbar. Währungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, können mit oder ohne Gewinn ausgetauscht werden, und zwar sowohl auf der Basis als auch auf der Grundlage von Fremdwährungen. Die Befürworter der früheren Version zitieren den Fall des Austausches von Papierwährungen, die zum selben Land gehören, um ihre Version zu verteidigen. Die Konsensus-Meinung der Juristen in diesem Fall ist, dass diese Austausch muss ohne Gewinn oder in einem Verhältnis von Einheit und muss bezahlt werden auf einer Stelle erfolgen. Was ist der Grundgedanke der oben genannten Entscheidung Wenn man die Hanafi und die erste Version der Hanbali-Position betrachtet, dann ist in diesem Fall nur eine Dimension der effizienten Ursache (illa) vorhanden, dh sie gehören zu derselben Gattung (jins ). Aber Papierwährungen sind weder wägbar noch messbar. Daher würde das Hanafi-Gesetz anscheinend den Austausch von verschiedenen Mengen derselben Währung auf einer Spotbasis erlauben. Ebenso, wenn die effiziente Ursache der Währung (thamaniyya) nur für Gold und Silber spezifisch ist, dann gestatten auch Shafii und Maliki das gleiche. Unnötig zu sagen, dies bedeutet, dass die Riba-basierte Kreditaufnahme und Kreditvergabe erlaubt. Dies zeigt, dass es die erste Version des Shafii und Maliki-Gedankens ist, die der Konsensentscheidung des Gewinnverbots und der aufgeschobenen Abwicklung im Falle des Austauschs von Währungen des gleichen Landes zugrunde liegt. Nach Aussage der Befürworter würde die Ausweitung dieser Logik auf den Austausch von Währungen verschiedener Länder implizieren, dass der Austausch mit Gewinn oder mit einer von der Einheit verschiedenen Rate zulässig ist (da es keine Einheit von Jins gibt), aber die Abrechnung muss vor Ort erfolgen. 2.1.2 Vergleich zwischen Devisenumtausch und Bai-Sarf Der Bai-Schatz ist in der Fiqh-Literatur als Austausch mit thaman haqiqi definiert, definiert als Gold und Silber, der als Hauptmedium des Austausches für nahezu alle großen Transaktionen diente. Die Befürworter der Ansicht, dass jeder Austausch von Währungen von verschiedenen Ländern ist die gleiche wie bai-Sarf argumentieren, dass in der heutigen Zeit Papier Währungen haben wirksam und vollständig ersetzt Gold und Silber als das Medium des Austausches. Daher sollte der Austausch, der solche Währungen einbezieht, durch die gleichen Scharia-Regeln und Unterlassungsanordnungen wie bai-sarf geregelt werden. Es wird auch argumentiert, dass, wenn eine aufgeschobene Abwicklung durch beide Vertragsparteien erlaubt ist, dies die Möglichkeiten der Riba-nasia eröffnet. Die Gegner der Kategorisierung der Wechselkurse mit bai-sarf weisen jedoch darauf hin, dass der Austausch aller Währungsformen (Thaman) nicht als Bai-Scharf bezeichnet werden kann. Nach dieser Auffassung bedeutet bai-sarf den Austausch von Währungen aus Gold und Silber (thaman haqiqi oder naqdain) allein und nicht von Geld, die als solche von den staatlichen Behörden (thaman istalahi) ausgesprochen wurden. Die heutigen Währungen sind Beispiele für letztere Art. Diese Gelehrten finden in jenen Schriften, die behaupten, daß, wenn die Waren des Tausches nicht Gold oder Silber sind (auch wenn einer von diesen Gold oder Silber ist), die Börse nicht als Bai-Schein bezeichnet werden kann. Auch würden die Bestimmungen über bai-sarf nicht auf solche Börsen gelten. Laut Imam Sarakhsi4 kauft eine Einzelperson Fals oder Münzen aus untergeordneten Metallen, wie Kupfer (thaman istalahi) für Dirhams (thaman haqiqi) und macht eine Spotzahlung der letzteren, aber der Verkäufer hat keine Fals in diesem Moment , So ist ein solcher Austausch zulässig. (Im Fall von bai-sarf) ist eine Anzahl ähnlicher Referenzen vorhanden, die darauf hindeuten, dass Juristen nicht einen Austausch von Fals (Thaman istalahi) für einen anderen Fals-Klassiker Thaman istalahi) oder Gold oder Silber (thaman haqiqi), als bai-Schal. Daher kann der Währungsaustausch von zwei verschiedenen Ländern, die nur als thaman istalahi qualifiziert werden können, nicht als bai-sarf kategorisiert werden. Ebenso wenig kann die Einschränkung hinsichtlich der Spotabrechnung auf solche Transaktionen angewendet werden. Hier ist anzumerken, daß die Definition des Bai-Scharfs fiktive Literatur enthält und in den heiligen Traditionen nicht erwähnt wird. Die Traditionen erwähnen Riba, und der Verkauf und Kauf von Gold und Silber (naqdain), die eine Hauptquelle der Riba sein kann, wird von den islamischen Juristen als Bai-Scharf bezeichnet. Es ist auch anzumerken, dass bai-scharf in der Fiqh-Literatur nur den Austausch von Gold oder Silber impliziert, ob diese derzeit als Tauschmittel genutzt werden oder nicht. Austausch mit Dinaren und Goldschmuck, beides Qualität als Bai-Schal. Verschiedene Juristen haben versucht, diesen Punkt zu klären und haben Schem als jenen Austausch definiert, in dem beide ausgetauschten Waren in der Natur von Thaman, nicht notwendigerweise thaman selbst sind. Daher wird auch, wenn eine der Waren Gold verarbeitet wird (z. B. Ornamente), dieser Austausch bai-sarf genannt. Die Befürworter der Ansicht, dass die Währungsumrechnungen in ähnlicher Weise wie bai-sarf behandelt werden sollten, stammen auch von Schriften namhafter islamistischer Juristen. Nach Imam Ibn Taimiya heißt alles, was die Funktionen des Tauschmittels, der Rechnungseinheit und des Wertschatzes erfüllt, als Thaman (nicht unbedingt auf Goldampersilber beschränkt). Ähnliche Hinweise sind in den Schriften von Imam Ghazzali5 zu finden. Soweit die Ansichten von Imam Sarakhshi über den Austausch mit Fals betroffen sind, müssen nach ihnen einige zusätzliche Punkte zur Kenntnis genommen werden. In den frühen Tagen des Islam wurden Dinare und Dirhams aus Gold und Silber meistens als Tauschmittel in allen wichtigen Transaktionen verwendet. Nur die Minderjährigen wurden mit Fals bezahlt. Mit anderen Worten, Fals hatte nicht die Merkmale des Geldes oder thamaniyya in vollem Umfang und wurde kaum verwendet, als Wert des Wertes oder Rechnungseinheit und war mehr in der Natur der Ware. Daher gab es keine Beschränkung für den Kauf derselben für Gold und Silber auf verzögerte Basis. Die heutigen Währungen haben alle Merkmale von Thaman und sind nur für Thaman gedacht. Die Börse mit Währungen von verschiedenen Ländern ist die gleiche wie bai-Schal mit Unterschied der jins und damit, aufgeschobene Abrechnung würde zu riba al-Nasia führen. Dr. Mohamed Nejatullah Siddiqui illustriert diese Möglichkeit mit einem Beispiel6. Er schreibt zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn der Markt Wechselkurs zwischen Dollar und Rupie ist 1:20, wenn eine Einzelperson kauft 50 im Verhältnis 1:22 (Abwicklung seiner Verpflichtung in Rupien aufgeschoben auf ein zukünftiges Datum), dann Es ist sehr wahrscheinlich, daß er ist. In der Tat, Kreditaufnahme Rs. 1000 an Stelle eines Versprechens, Rs zurückzuzahlen. 1100 zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt. (Da er jetzt Rs 1000 erhalten kann, den Tausch der 50 auf Kassakurs zu Kassakurs) So kann der Schein in zinsbasierte Kreditvergabe verwandelt werden. 2.1.3 Definition von Thamaniyya ist der Schlüssel Es scheint aus der obigen Synthese von alternativen Ansichten, dass die wichtigste Frage scheint eine korrekte Definition von thamaniyya zu sein scheint. Zum Beispiel, eine grundlegende Frage, die zu unterschiedlichen Positionen auf Zulässigkeit führt, bezieht sich auf, ob Thamaniyya ist spezifisch für Gold und Silber oder kann mit allem, was die Funktionen des Geldes führt zugeordnet werden. Wir heben einige Fragen auf, die bei jeder Übung bei der Überprüfung alternativer Positionen berücksichtigt werden können. Es sollte beachtet werden, dass Thamaniyya nicht absolut sein kann und in Grad variieren kann. Es ist wahr, daß Papierwährungen Gold und Silber vollständig ersetzt haben als Austausch-, Rechen - und Wertschöpfungseinheit. In diesem Sinne kann man sagen, Papier Währungen thamaniyya besitzen. Dies gilt jedoch nur für inländische Währungen und kann nicht für Fremdwährungen gelten. Mit anderen Worten, indische Rupien besitzen thamaniyya innerhalb der geographischen Grenzen von Indien nur, und haben keine Akzeptanz in den USA. Diese können nicht gesagt werden, thamaniyya in US-Besitz besitzen, es sei denn, ein US-Bürger kann indische Rupien als Medium der Tausch-, oder Rechnungseinheit oder Wertschöpfung zu verwenden. In den meisten Fällen ist eine solche Möglichkeit fern. Diese Möglichkeit ist auch eine Funktion des Wechselkursmechanismus, wie die Umwandelbarkeit der indischen Rupien in US-Dollar, und ob ein festes oder variables Wechselkurssystem vorhanden ist. Zum Beispiel, wenn man die freie Konvertibilität der indischen Rupien in US-Dollar und umgekehrt annimmt, und ein fester Wechselkurs, bei dem der Rupien-Dollar-Wechselkurs in absehbarer Zeit nicht voraussichtlich ansteigt oder abnimmt, wird thamaniyya der Rupie in den USA erheblich verbessert . Das von Dr. Nejatullah Siddiqui zitierte Beispiel erscheint unter den gegebenen Umständen ebenfalls recht robust. Die Ermächtigung, Rupien für Dollar auf verzinster Basis (von einem Ende, natürlich) zu einem von dem Kassakurs abweichenden Satz (offizieller Kurs, der bis zum Abrechnungszeitpunkt festzusetzen ist) natürlich zu ändern, wäre ein klarer Fall von Zinsbasis Kreditaufnahme und Kreditvergabe. However, if the assumption of fixed exchange rate is relaxed and the present system of fluctuating and volatile exchange rates is assumed to be the case, then it can be shown that the case of riba al-nasia breaks down. We rewrite his example: In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation in rupees deferred to a future date), then it is highly probable that he is. in fact, borrowing Rs. 1000 now in lieu of a promise to repay Rs. 1100 on a specified later date. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 purchased on credit at spot rate) This would be so, only if the currency risk is non-existent (exchange rate remains at 1:20), or is borne by the seller of dollars (buyer repays in rupees and not in dollars). If the former is true, then the seller of the dollars (lender) receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 (at an exchange rate of 1:20). However, if the latter is true, then the return to the seller (or the lender) is not predetermined. It need not even be positive. For example, if the rupee-dollar exchange rate increases to 1:25, then the seller of dollar would receive only 44 (Rs 1100 converted into dollars) for his investment of 50. Here two points are worth noting. First, when one assumes a fixed exchange rate regime, the distinction between currencies of different countries gets diluted. The situation becomes similar to exchanging pounds with sterlings (currencies belonging to the same country) at a fixed rate. Second, when one assumes a volatile exchange rate system, then just as one can visualize lending through the foreign currency market (mechanism suggested in the above example), one can also visualize lending through any other organized market (such as, for commodities or stocks.) If one replaces dollars for stocks in the above example, it would read as: In a given moment in time when the market price of stock X is Rs 20, if an individual purchases 50 stocks at the rate of Rs 22 (settlement of his obligation in rupees deferred to a future date), then it is highly probable that he is. in fact, borrowing Rs. 1000 now in lieu of a promise to repay Rs. 1100 on a specified later date. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 stocks purchased on credit at current price) In this case too as in the earlier example, returns to the seller of stocks may be negative if stock price rises to Rs 25 on the settlement date. Hence, just as returns in the stock market or commodity market are Islamically acceptable because of the price risk, so are returns in the currency market because of fluctuations in the prices of currencies. A unique feature of thaman haqiqi or gold and silver is that the intrinsic worth of the currency is equal to its face value. Thus, the question of different geographical boundaries within which a given currency, such as, dinar or dirham circulates, is completely irrelevant. Gold is gold whether in country A or country B. Thus, when currency of country A made of gold is exchanged for currency of country B, also made of gold, then any deviation of the exchange rate from unity or deferment of settlement by either party cannot be permitted as it would clearly involve riba al-fadl and also riba al-nasia. However, when paper currencies of country A is exchanged for paper currency of country B, the case may be entirely different. The price risk (exchange rate risk), if positive, would eliminate any possibility of riba al-nasia in the exchange with deferred settlement. However, if price risk (exchange rate risk) is zero, then such exchange could be a source of riba al-nasia if deferred settlement is permitted7. Another point that merits serious consideration is the possibility that certain currencies may possess thamaniyya, that is, used as a medium of exchange, unit of account, or store of value globally, within the domestic as well as foreign countries. For instance, US dollar is legal tender within US it is also acceptable as a medium of exchange or unit of account for a large volume of transactions across the globe. Thus, this specific currency may be said to possesses thamaniyya globally, in which case, jurists may impose the relevant injunctions on exchanges involving this specific currency to prevent riba al-nasia. The fact is that when a currency possesses thamaniyya globally, then economic units using this global currency as the medium of exchange, unit of account or store of value may not be concerned about risk arising from volatility of inter-country exchange rates. At the same time, it should be recognized that a large majority of currencies do not perform the functions of money except within their national boundaries where these are legal tender. Riba and risk cannot coexist in the same contract. The former connotes a possibility of returns with zero risk and cannot be earned through a market with positive price risk. As has been discussed above, the possibility of riba al-fadl or riba al-nasia may arise in exchange when gold or silver function as thaman or when the exchange involves paper currencies belonging to the same country or when the exchange involves currencies of different countries following a fixed exchange rate system. The last possibility is perhaps unIslamic8 since price or exchange rate of currencies should be allowed to fluctuate freely in line with changes in demand and supply and also because prices should reflect the intrinsic worth or purchasing power of currencies. The foreign currency markets of today are characterised by volatile exchange rates. The gains or losses made on any transaction in currencies of different countries, are justified by the risk borne by the parties to the contract. 2.1.4. Possibility of Riba with Futures and Forwards So far, we have discussed views on the permissibility of bai salam in currencies, that is, when the obligation of only one of the parties to the exchange is deferred. What are the views of scholars on deferment of obligations of both parties. Typical example of such contracts are forwards and futures9. According to a large majority of scholars, this is not permissible on various grounds, the most important being the element of risk and uncertainty (gharar) and the possibility of speculation of a kind which is not permissible. This is discussed in section 3. However, another ground for rejecting such contracts may be riba prohibition. In the preceding paragraph we have discussed that bai salam in currencies with fluctuating exchange rates can not be used to earn riba because of the presence of currency risk. It is possible to demonstrate that currency risk can be hedged or reduced to zero with another forward contract transacted simultaneously. And once risk is eliminated, the gain clearly would be riba. We modify and rewrite the same example: In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation in rupees deferred to a future date), and the seller of dollars also hedges his position by entering into a forward contract to sell Rs1100 to be received on the future date at a rate of 1:20, then it is highly probable that he is. in fact, borrowing Rs. 1000 now in lieu of a promise to repay Rs. 1100 on a specified later date. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 dollars purchased on credit at spot rate) The seller of the dollars (lender) receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 dollars (at an exchange rate of 1:20) for his investment of 50 dollars irrespective of the market rate of exchange prevailing on the date of maturity. Another simple possible way to earn riba may even involve a spot transaction and a simultaneous forward transaction. For example, the individual in the above example purchases 50 on a spot basis at the rate of 1:20 and simultaneously enters into a forward contract with the same party to sell 50 at the rate of 1:21 after one month. In effect this implies that he is lending Rs1000 now to the seller of dollars for one month and earns an interest of Rs50 (he receives Rs1050 after one month. This is a typical buy-back or repo (repurchase) transaction so common in conventional banking.10 3. The Issue of Freedom from Gharar 3.1 Defining Gharar Gharar, unlike riba, does not have a consensus definition. In broad terms, it connotes risk and uncertainty. It is useful to view gharar as a continuum of risk and uncertainty wherein the extreme point of zero risk is the only point that is well-defined. Beyond this point, gharar becomes a variable and the gharar involved in a real life contract would lie somewhere on this continuum. Beyond a point on this continuum, risk and uncertainty or gharar becomes unacceptable11. Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar. A major factor that contributes to gharar is inadequate information (jahl) which increases uncertainty. This is when the terms of exchange, such as, price, objects of exchange, time of settlement etc. are not well-defined. Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden. Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract. A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible. The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions.12 An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden. Speculation in its worst form, is gambling. The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income. The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it. Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts.13 Here it may be noted that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very much in conformity with Islamic rationality. An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information. All business decisions involve speculation in this sense. It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible. 3.2 Gharar amp Speculation with of Futures amp Forwards Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar. Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period. For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds. The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies. An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller. This objection is based on several traditions of the holy prophet.14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale. There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause (illa) of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause (illa) present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries. In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern. Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability. Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible. According to them, the efficient cause (illa), that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market. It is no longer relevant in the organized futures markets of today16. Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars. They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties. On the contrary, parties to the contract reverse the transaction and the contract is settled in price difference only. For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1: 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1:23 to individual B. This would imply A making a gain of Rs50 (the difference between Rs1150 and Rs1100). This is exactly what B would lose. It may so happen that the exchange rate would change to 1:21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain. This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other. This possibility of gains or losses (which theoretically can touch infinity) encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates. Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance. There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions. Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants. Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants. While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar. 3.3. Risk Management in Volatile Markets Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency. The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging. In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations. For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 (which at the current market rate of 1:22 mean Rs 1100 to him) after one month. There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 ( if the new rate is 1:21, A would realize only Rs1050 ). Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1:21.5 at the end of one month (and thereby, realize Rs1075) with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates. In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee (say, to 1:23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now.) While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party - whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies. As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 (with his obligation to pay 50 deferred by one month.) Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1: 21.5. There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him. The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month. As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate. For example, if dollar appreciates to 1: 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50. Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies. The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation. 4. Summary amp Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates. This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future. We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance. In a volatile market, the participants are exposed to currency risk and Islamic rationality requires that such risk should be minimized in the interest of efficiency if not reduced to zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation. However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance. Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero. It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba. Future is not a new form of contract. Rather the justification for proscribing it is new. If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates. Such speculation is not just a possibility, but a reality. The precise motive of an economic unit entering into a future contract - speculation or hedging may not ascertainable ( regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market). Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes. While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting. The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting. The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market. This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed. When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too. Bai salam would also enable the participants to manage risk. At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk. Notes amp References 1. These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy. The discussion on riba prohibition draws on these views. 2. Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p.16 3. Ibn Qudama, al-Mughni, vol.4, pp.5-9 4. Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25 5. Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991. 6. Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991. 7. It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too. In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation also on a spot basis), then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis (Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1:20) Thus, spot settlement can also be a clear source of riba. Does this imply that spot settlement should be proscribed too. The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time (true even in the above case). Riba can be earned only when the spot rate of 1:20 is fixed during the time interval between the transactions. This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic. 8. Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by the regulators. While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility. However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices. 9. Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale. However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense. The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller. 10. This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii. Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible. 11. It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty. Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution. Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible. The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty. 12. The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allahs prophet (pbuh) came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said: Those who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite time. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mothers womb. 13. According to a tradition reported by Abu Huraira, Allahs Messenger (pbuh) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered animals. The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag. One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn. Obviously it was a pure game of chance. 14. The holy prophet is reported to have said Do not sell what is not with you Ibn Abbas reported that the prophet said: He who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it. Ibn Abbas said: I think it applies to all other things as well. 15. The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract. It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase. 16. M Hashim Kamali Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.13, no.2, 1996 Send Your Comments to: Dr Mohammed Obaidullah, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 751 013, India